Food Estate merupakan salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan produksi pangan di tahun 2020. Food Estate atau lumbung pangan sedang dibangun di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Tapi pembangunan Food Estate tidak lepas dari pandangan kontra dan kritik tajam karena kegagalan program serupa di masa pemerintahan sebelumnya. Apakah Food Estate memang solusi yang tepat untuk peningkatan produksi pangan nasional? Mari kita simak bersama pembahasannya. Selamat membaca Sobat Tania!

Food Estate Di Kalimantan Tengah

Untuk mendukung rencana pembangunan Food Estate, pemerintah menyiapkan lahan yang merupakan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Meski demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tanah yang digunakan sebagai lokasi Food Estate bukan lahan gambut, melainkan tanah aluvial. Adapun, lokasi tepatnya berada di pinggir sungai Barito.

Di kawasan ini, potensi wilayah yang dapat dikembangkan adalah seluas 295.500 hektar. Namun, lahan yang sudah dicetak menjadi sawah dan telah memiliki jaringan irigasi adalah sebanyak 56 %. Selain itu, masih ada lahan sebanyak 27 % berupa semak belukar dan diperlukan pembersihan atau land clearing.

Diharapkan nantinya lahan Food Estate bisa menaikkan cadangan pangan nasional tidak terbatas pada beras, tetapi terdapat jagung, singkong, umbi-umbian, dan lain-lain. Indonesia sangat kaya jenis makanan lokal tapi karena sejak masa Orde Baru masyarakat Indonesia dibiasakan dengan beras, hal itu terbawa hingga kini. Dampaknya, stok beras menjadi masalah kestabilan politik di Indonesia. Diharapkan keberadaan Food Estate menjadi jalan keluar untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Kegagalan Pelaksanaan Food Estate Di Masa Pemerintahan Sebelumnya

Sebelumnya, proyek serupa juga pernah digagas oleh Presiden Soeharto, yaitu Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Kemudian setelah reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki proyek 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat dan 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara. Namun, proyek-proyek tersebut dinilai kurang berhasil hingga kini. Menurut Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa, dari program Food Estate sebelumnya hanya tersisa sedikit yang masih beroperasi dan dalam pelaksanaannya masih jauh dari optimal.

Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan sebelumnya tidak berlandaskan kajian ilmiah, tetapi hanya sekadar semangat dan retorika, sehingga mengalami kegagalan. Kajian ilmiah yang dimaksud adalah kelayakan iklim dan tanah, serta infrastruktur yang antara lain mencakup tata kelola air, jaringan irigasi, dan jaringan transportasi. Kelayakan lainnya adalah teknologi dan budaya, seperti ketersediaan varietas, keterjangkauan pupuk, mitigasi dan pengendalian banjir, serta kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat sekitar Food Estate.

Dan tentu belajar dari pengalaman ini, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Food Estate yang sedang dibangun saat ini nantinya tidak akan dioperasikan dengan cara-cara manual, tetapi dilakukan menggunakan teknologi modern dan memanfaatkan kecanggihan digital. Dan hal ini diharapkan akan mengurangi resiko kegagalan dan menambah nilai tambah dari produk pertanian yang dihasilkan.

Untuk dapat mengetahui cara budidaya tanaman yang tepat seperti budidaya padi di kawasan Food Estate, Sobat Tania bisa menggunakan fitur Budidaya di Aplikasi Dokter Tania. Dengan fitur ini, budidaya tanaman akan lebih mudah dipahami dan menghasilkan panen yang melimpah.